INILAH.COM, Jakarta - Sengaja atau tidak, ucapan mantan kader PAN Abdul Hadi Djamal seputar koleganya di DPR yang terlibat jelas menjadi bola panas. Hal itu pula yang menimpa anggota Fraksi PKS, Rama Pratama ketika namanya disebut Hadi sebagai orang yang ikut terlibat.Dan PKS pun melawan habis-habisan.
Mantan anggota FPAN Abdul Hadi bersama pegawai Dephub Darmawati ditangkap penyidik KPK penyidik KPK beberapa waktu silam. Bersama Hadi turut dijadikan varang bukti berupa uang US$ 90 ribu dan Rp 54,55 juta. Usai diperiksa, 17 Maret lalu, Hadi menyebut nama Rama dan Wakil Ketua Panitia Anggaran DPR asal FPD Jhonny Allen Marbun sebagai pihak yang ikut terlibat. Rama dan Jhonny disebut ikut menghadiri pertemuan di Hotel Ritz Carlton. Pertemuan itu untuk membahas kenaikan anggaran dana stimulus proyek pengembangan fasilitas laut dan udara wilayah timur Indonesia. Sebelumnya, dana yang disepakati Rp 10,2 triliun, kemudian dinaikkan menjadi Rp 12,2 triliun.
Dituduh terlibat, Rama menampik. Ia mengaku tidak kenal dengan dengan Hadi. Tudingan itu, menurutnya telah mencemarkan nama baiknya sebagai anggota DPR. "Selama 5 tahun ini, saya tak dekat secara personal dengan Abdul Hadi. Hanya teknis saja di DPR," kata Rama.
Bagi Rama, ucapan Hadi itu tidak lebih dari tudingan tendensius dan berbau kampanye hitam. Apalagi, sampai menyeret nama parpol menjelang pemilu. "Kami tidak mau menuduh. Pak Hadi-lah yang harus menjawab hal itu. Beliau harus berbesar hati dan secara ksatria menjelaskannya," ujar Rama.
Mantan Ketua BEM UI ini membantah jika dirinya yang berinisiatif mengusulkan kenaikan dana stimulus Rp 2 triliun. Semua fraksilah yang telah sepakat tentang program-program untuk mensejahterakan masyarakat. "Jadi tidak ada inisiatif pribadi dari saya. Soal pembahasan per program secara rinci, itu dibahas di komisi terkait," bantahnya.
Sebagai anggota Panitia Anggaran, Rama menegaskan punya hak mengurangi ataupun menambahkan pembiayaan-pembiayaan dan relokasi dana. Namun ia mengaku tidak tahu persis bagaimana prosesnya, disetujuinya bagaimana, secara program atau keseluruhan. Sebab, masalah itu ada lobi di ruang pimpinan Panitia Anggaran DPR.
"Soal pertemuan di Hotel Ritz Carlton, kita tidak pernah ketemu. Saya tidak pernah tahu-menahu mengenai rapat itu, apalagi hadir. Jadi pernyataan Abdul Hadi tidak benar. Ini adalah fitnah. Harusnya fakta-fakta yang dibuktikan dan ini bukan masalah pribadi lagi karena sudah membawa PKS," cetus Rama.
DPP PKS sendiri berniat akan menyomasi Hadi. Alasannya, ucapan Hadi sudah merugikan PKS secara politik. "Kalau sampai 2x24 jam tidak mencabut perkataan dan meminta maaf kepada DPP PKS, kami akan melaporkannya ke Mabes Polri dengan tuduhan pencemaran nama baik," kata Ketua FPKS Mahfudz Siddiq.
Dirinya menilai pernyataan Hadi sangat manipulatif. Ia mensinyalir tudingan itu sengaja didesain untuk menggiring opini masyarakat bahwa Rama benar terlibat dan menerima uang. "Abdul Hadi menyatakan, semua anggota fraksi membahas stimulus dan kenapa hanya PKS yang disebutnya, sampai 2 kali. Lalu pembawa acaranya bertanya, jadi menurut bapak RP menerima uang? Lalu Abdul Hadi menjawab, saya tidak tahu," beber ketua DPP PKS itu.
"Jangan melempar kesalahan ke orang lain, menyeret-nyeret orang lain yang tidak ada kaitannya. Itu adalah fitnah," tegas Mahfudz.
Meski demikian, aktivis ICW Abdullah Dahlan berharap PKS tetap mendorong KPK mengusut tuntas kasus ini. Belum lagi, PKS kerap koar-koar menyatakan dukungan atas gerakan antikorupsi. "Jadi tidak tepat kalau dia berusaha untuk membela atau melindungi anggotanya yang terlibat korupsi. Ini kan sudah jelas ada indikasi korupsi," ketus Dahlan.
Pakar hukum Marwan Mas menambahkan KPK juga semestinya mengembangkan penyelidikan kasus dengan memeriksa pihak yang disebut Hadi. Karena sangat tidak mungkin bila Hadi hanya terlibat seorang diri dalam kasus ini. Hadi diduga tetap meminta persetujuan pihak lain. "Mestinya KPK itu tidak hanya berhenti sampai Abdul Hadi saja. Tapi juga dilihat yang lainnya juga karena di parlemen itu kan terdiri dari banyak orang," ucap staf pengajar Universitas 1945 Makassar ini.
"Jadi, KPK itu jangan hanya ahi mengungkap kasus-kasus aja, tapi tidak mampu menuntaskan kasus ini yang tidak hanya pada Abdul Hadi saja. Jadi usut siapa saja yang terlibat," harap Marwan.
Harapan Marwan tentu saja kini menjadi harapan banyak orang. Dan semestinya KPK juga mengembangkan penyelidikan kasus ini. Pengakuan Hadi harus ditindaklanjuti. Bukan hanya sekadar memenuhi rasa keadilan, tapi karena ini juga menyangkut nama baik seseorang. Dengan begitu, pihak yang disebut dapat memberi klarifikasi tudingan Abdul Hadi.
0 komentar:
Post a Comment